Sidoarjo//suaraglobal.co.id– Skandal dugaan jual beli jabatan perangkat desa di wilayah kecamatan Tulangan yang berhasil diungkap pihak kepolisian resort kota (Polresta) Sidoarjo melalui operasi tangkap tangan pada hari Senin 26/5/2025 dan Selasa 27/2025 yang telah mengamankan SY mantan kepala desa di wilayah kecamatan Buduran dan dua orang Kepala Desa aktif dari wilayah kecamatan Tulangan menjadikan noda hitam perjalanan pemerintah Bupati Sidoarjo dalam 100 hari kerjanya. Bahkan dari informasi yang beredar sudah ada tambahan 4 Kepala Desa di wilayah kecamatan Tulangan yang diamankan. Meskipun pihak kepolisian resort kota Sidoarjo belum memberikan keterangan resmi, namun informasi tentang orang orang yang diamankan pihak penyidik Satreskrim Polresta Sidoarjo yang beredar dimasyarakat sudah meluas. Pihak humas Polresta menyampaikan bahwa keterangan resmi akan disampaikan pada hari Senin mendatang.
Kasus skandal jual beli jabatan perangkat desa di wilayah kecamatan Tulangan yang berhasil dibekuk Tim Saber Pungli Polresta Sidoarjo dalam operasi tangkap tangan pada hari Senin dan Selasa tersebut telah mencederai 100 hari kerja Bupati dan Wabup Sidoarjo yang mengusung misi besar untuk menciptakan birokrasi Sidoarjo yang bersih dan bebas dari korupsi. Sebagaimana pidato pertama Bupati Sidoarjo setelah dilantik di hadapan sidang paripurna DPRD kabupaten Sidoarjo.
“Terima kasih kepada seluruh warga Sidoarjo yang telah bersinergi dalam pembangunan daerah. Kami berkomitmen untuk terus melanjutkan program yang berdampak nyata bagi masyarakat, dengan mengedepankan prinsip inklusivitas dan keberlanjutan,” kata Bupati Subandi.
Bupati Subandi menegaskan bahwa untuk mencapai visi Sidoarjo Metropolitan Inklusif, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Berkelanjutan, Pemkab Sidoarjo telah menetapkan lima misi utama:
1. Meningkatkan kualitas SDM yang berintegritas, berakhlak, dan memiliki jaminan kesejahteraan sosial yang merata.
2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi inklusif yang memberikan manfaat bagi seluruh pelaku usaha.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berbasis digital melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik.
4. Membangun infrastruktur berkualitas dan merata untuk mendukung sektor-sektor strategis dan berkelanjutan.
5. Menciptakan masyarakat yang religius, setara, tentram, dan nyaman.”
Peristiwa operasi tangkap tangan yang melibatkan SY mantan kepala desa dari wilayah kecamatan Buduran dan diketahui yang bersangkutan juga menjabat di kepengurusan KONI kabupaten Sidoarjo yang dikenal masyarakat dekat dengan pimpinan Daerah Sidoarjo serta beberapa Kepala Desa aktif dari wilayah kecamatan Tulangan. Peristiwa ini tentunya menjadi noda disaat Bupati Sidoarjo menginginkan pemerintahannya bersih dan bebas korupsi. Hal tersebut juga menjadi batu ujian bagi Bupati dan Wabup Sidoarjo untuk membuktikan konsistensinya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, tentunya dengan sikap yang tegas dan tidak ada intervensi terkait penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik Polresta Sidoarjo. (NK)
