Tarutung//suaraglobal.co.id
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, bersama Menteri Dalam Negeri Mohammad Tito Karnavian melakukan evaluasi terhadap pembangunan rumah Hunian Tetap di Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adiankoting, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, Kamis, 26/03/2026.
Kegiatan tersebut disambut oleh Bupati Tapanuli Utara Dr Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat S.Si, M.Si, Wakil Bupati Tapanuli Utara Dr Deni Parlindungan Lumbantoruan ST.M.Eng, Kapolres Tapanuli Utara Ernis Sitinjak S.H, SIK, Jajaran Forkopimda Tapanuli Utara, Camat Adiankoting, Kepala Desa Dolok Nauli Kecamatan Adiankoting serta masyarakat calon penghuni Hunian Tetap dari Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adiankoting, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara.
Kunjungan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Maruarar Sirait) dan Menteri Dalam Negeri (Mohammad Tito Karnavian) dalam evaluasi pelaksanaan pekerjaan Hunian Tetap (Huntap) untuk masyarakat korban bencana hidrometereologi di Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adiankoting, Kabupaten Tapanuli Utara, untuk memastikan progres pembangunan hunian tetap berjalan sesuai yang telah direncanakan, sekaligus menjamin warga korban bencana alam November 2025 memperoleh tempat tinggal yang layak, aman dan nyaman.
“Hunian ini sangat dinantikan oleh masyarakat yang terdampak bencana, oleh karena itu, pembangunan harus selesai tepat waktu, sesuai standar, dan benar benar layak huni”. Pemerintah hadir untuk memastikan masyarakat segera mendapatkan rumah yang aman dan nyaman, ucap Menteri PKP, Maruarar Sirait.
Dalam kesempatan itu, Bupati menyampaikan beberapa kendala cuaca dan angin menjadi faktor keterlambatan progres hunian tetap yang seharusnya di bulan Maret 2026.
Pembangunan rumah Hunian tetap setelah menerima masukan dan komitmen dari pelaksana pembangunan (kontraktor) hunian tetap untuk 68 unit rumah selesai bulan Mei 2026 sudah siap huni, dan 35 unit lagi bulan Juni 2026 dari jumlah total rumah 103 unit hunian tetap, ucap Bupati Tapanuli Utara.
Salah seorang kontraktor yang enggan disebut namanya menyatakan bahwa, apabila pembangunan rumah Hunian Tetap (Huntap) tidak selesai sesuai dengan perjanjian pada tanggal 5 Mei 2026 (tahap pertama) sebanyak 68 Unit belum siap huni maka mereka bersedia dikenakan denda sebesar Rp.
1 juta/hari, dan tanggal 30 Juni 2026 (tahap kedua) sebanyak 35 Unit belum siap huni juga dikenakan denda sebesar Rp 1 juta/hari.
Denda tersebut diserahkan kepada masyarakat “jangan diserahkan kepada saya” sebut Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait juga Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, berbincang secata langsung dengan masyarakat terkait bantuan dari pemerintah salah satunya bantuan Jaminan Hidup, masih ada yang belum mendapatkan sebanyak 8 kepala keluarga, spontanitas Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait memberikan uang tunai kepada masyarakat yang belum menerima bantuan, sebagai bentuk keprihatinan dan sosialitasinya.
Bupati menjelaskan “kendala masyarakat terdampak bencana yang masih belum menerima bantuan Jaminan Hidup (Jadup), karena kurang padannya surat kependudukan, data baru sudah kami ajukan kembali untuk verifikasi oleh Pemerintah atasan” jelas Bupati.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian yang diikuti oleh rombongan dari kementerian juga Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, setelah berkeliling tinjau lapangan Hunian Tetap dan fisik bangunan serta fasilitas umum lainnya, memberikan beberapa masukan dan saran saran untuk kelengkapan Hunian Tetap yang sedang dibangun, termasuk infrastruktur jalan komplek dan kelengkapan lainnya.
(edy)
