Aksi Demo Aliansi Mahasiswa Menyoroti Kelangkaan Pupuk Di Tapanuli Utara
Tarutung// suaraglobal.co.id
Aksi Demo Aliansi Mahasiswa Menyoroti Kelangkaan Pupuk di Tapanuli Utara, yang pada prinsipnya bahwa mahasiswa ingin pupuk tidak menjadi halangan bagi petani, sehingga lahan pertanian serta hasil panen dapat menghasilkan yang baik agar hidup petani tidak terancam akan memberikan kehidupan sehari-hari untuk keluarganya.
Aksi unjuk rasa tersebut dimulai dari Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, berlanjut ke gedung DPRD Kabupaten Tapanuli Utara untuk menyuarakan aksinya agar seruan suara aksi Aliansi Mahasiswa dapat tersalurkan, Senin, 11/05/2026 didepan gedung DPRD Tapanuli Utara, Tarutung. Pantauan awak media suaraglobal.co.id.
Aksi unjuk rasa oleh Aliansi Mahasiswa Peduli Tapanuli Utara menuntut agar pupuk di Tapanuli Utara tetap memiliki stok yang memadai, agar petani dapat melangsungkan kegiatan-kegiatan yang bersifat pertanian.
Kehadiran aksi unjuk rasa tersebut diterima oleh Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, bersama Wakil Ketua DPRD, serta Anggota DPRD Tapanuli Utara beserta dari fraksi partai dan Komisi, dengan pengawalan ketat oleh Kepolisian Resor (Polres), juga Satpol PP.
Dalam tuntutan Aliansi Mahasiswa Peduli Tapanuli Utara, membuat poin poin aksi yang dibacakan oleh orator yang tidak ingin disebut namanya, didampingi oleh seluruh aksi unjuk rasa sebanyak puluhan orang antara lain berbunyi:
1. Kelangkaan Pupuk
2. Jumlah kuota tidak sesuai
3. Ketidakpastian keberadaan pupuk dalam masa tanam
4. Apakah distributor tidak mampu memenuhi kuota tahunan
5. Sejauh mana kuota yang sudah dipenuhi
6. Ketidak jelasan regulasi dalam pendistribusian
7. Sesuai Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2025 tentang jumlah, waktu dan jenis pupuk
8. Sejauh mana DPRD Tapanuli Utara mengontrol, mengawasi dan merancang
9. Konsekuensi atas keterlambatan eksekusi
10. Transparansi Kepala Dinas dan distributor
11. Evaluasi Kepala Dinas Pertanian
12. Bentuk Satgas Pupuk di Tapanuli Utara
Setelah orator membaca isi tuntutan tersebut, spontanitas Ketua DPRD Tapanuli Utara, berserta Anggota DPRD Tapanuli Utara lainnya, mempersilahkan pelaku unjuk rasa masuk keruangan sidang paripurna untuk membahas dan mengambil solusi atas tuntutan Aliansi Mahasiswa Peduli Tapanuli Utara tersebut, dan langsung disambut baik oleh seluruh peserta unjuk rasa.
Secara resmi, Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara membuka pertemuan tersebut untuk umum, dan dilanjutkan dengan diskusi tentang kelangkaan pupuk di Tapanuli Utara, yang dituntut oleh Aliansi Mahasiswa Peduli Tapanuli Utara.
Komisi B, yang diwakili oleh Reguel Simanjuntak sebagai Koordinator Komisi B menyatakan bahwa waktu musim tanam rata rata didaerah dari 15 Kecamatan, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, pada bulan 12 tahun lalu, pemupukan pertama adalah akhir Januari, atau awal Pebruari. Kelangkaan Pupuk tersebut sudah terjadi pada awal tahun 2026 mengingat paskah bencana yang terjadi 2025, otomatis produksi pupuk di Aceh terganggu karena dampak bencana.
“Lanjut Koordinator Komisi B, bahwa atas penomena kelangkaan diawal tahun, kami sudah melakukan sidak pada tanggal 8 April 2026, juga kami melakukan sidak langsung ke gudang pupuk di Sumatera Utara. Dari sudut pandang mahasiswa, sebut koordinator Komisi B, mari kita bersama sama mengontrol, akan kebutuhan dasar ditingkat petani, dimasyarakat kita” itulah yang kami lakukan, ujarnya.
“Mungkin karena situasi bencana yang lewat lewat, alasan pihak gudang di Belawan, karena kekurangan armada expedisi, sehingga Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang dinakhodai oleh Bupati Tapanuli Utara Dr Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat S.Si, M.Si, telah dengan sigap menambah armada, dan langsung menerjunkan armada ke Belawan untuk menambah pupuk kebutuhan Tapanuli Utara yang digudangkan ke Siborong-borong, gudangnya pupuk Indonesia” tambahnya.
Pendistribusian pupuk itu sudah lumayan lancar di kebutuhan Tapanuli Utara. Kebetulan dibulan yang lewat, kelangkaan pupuk itu terjadi karena banjir di Aceh kena dampaknya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan Sumatera Utara, itu harus dikirim dari Kalimantan, Sriwijaya, Pusri dan gresik.
Nanti, kita adakan rapat dengar pendapat masalah pupuk ini dengan instansi terkait. Kita akan undang seluruh instansi yang berkepentingan untuk rapat dengar pendapat bersama dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Tapanuli Utara, sebut koordinator Komisi B, mengakhiri arahan pendapatnya.
Selanjutnya, acara tersebut dilanjutkan dengan makan bersama diruang rapat paripurna Kantor DPRD Tapanuli Utara. Sebelumnya Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara menerima 12 poin-poin Aksi Aliansi Mahasiswa Peduli Tapanuli Utara.
Acara ini tidak luput atas pengawasan dari Satuan Kepolisian Resort Tapanuli Utara (Polres Taput), Satuan Polisi Pamong Praja (Sat.Pol. PP), dan juga dari Insan Pers.
(edy).
