Sidoarjo//suaraglobal.co id – Desas desus perpecahan antara Bupati Subandi dengan Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo, Mimik Idayana bukan isapan jempol. Pernyataan dukungan penuh Wakil Bupati yang sekaligus menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo tentang sikap politik Fraksi Partai Gerindra DPRD Sidoarjo yang menolak permintaan maaf Bupati Sidoarjo Subandi saat rapat Paripurna, Selasa (17/06/2025) kemarin. Salah satu penyebabnya, selama ini Wabup Sidoarjo tersebut merasa ditinggal dan tidak pernah diajak bicara untuk memutuskan sejumlah kebijakan yang dihasilkan sebagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Karena sebab itu, Ketua DPC Partai Gerindra Sidoarjo, Mimik Idayana memberikan pernyataan sikap politik partainya yang siap bertarung dengan kebijakan Bupati Sidoarjo. Selain itu, mendukung sikap politik yang disampaikan Fraksi Partai Gerindra DPRD Sidoarjo yang menolak permintaan maaf Bupati Sidoarjo saat Rapat Paripurna kemarin. Bahkan, Mimik Idayana sempat mengakui hubungannya dengan Bupati Sidoarjo di pemerintahan saat ini tidak dalam kondisi baik-baik.
“Sekarang ini, ibarat kacang lupa kulitnya. Masyarakat tahu, dia (Bupati Sidoarjo) bisa menjadi Bupati karena diusung partai kami (Partai Gerindra) dalam Pilkada kemarin. Sedangkan partai lain (Partai Golkar dan Partai Demokratik) kan sebagai pelengkap saja. Ternyata, sejarah sudah tidak tahu diri dan sama sekali tidak menghargai jerih payah kami,” ujar Mimik Idayana, Kamis (19/06/2025). Didampingi Rahmat Muhajirin yang menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo.
Lebih lanjut, Mimik Idayana menguraikan saat ini, dirinya merasa telah ditinggalkan Bupati Sidoarjo. Karena itu, partainya (Gerindra) memutuskan untuk menarik dukungan terhadap Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo. Apalagi, sebagai Partai Gerindra sebagai pengusung merasa tidak perlu lagi memberikan masukan konstruktif kepada Bupati Sidoarjo dalam mengelola Pemkab Sidoarjo. Bahkan Partai Gerindra, kata Mimik juga tidak perlu ‘pasang badan’ untuk kepentingan politik Bupati Sidoarjo dalam mengelola pemerintahan.
“Selain itu, tidak perlu lagi mengawal pemerintahan Bupati Sidoarjo sampai masa baktinya berakhir Tahun 2029 mendatang. Bagi kami sikap politik Fraksi Partai Gerindra menolak permintaan maaf Bupati Sidoarjo itu sudah tepat. Karena dalam konteks itu tidak cukup hanya minta maaf saja. Tapi, harus bisa mengklarifikasi dan mencabut statemennya secara terbuka. Karena saya sendiri juga tidak setuju dengan pernyataan DPRD menghambur – hamburkan uang itu,” jelas Mimik Idayana.
Masih menurut Mimik Idayana, Dirinya menegaskan selama menjadi Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo juga tidak dihargai oleh Bupati Sidoarjo. Saat memutuskan seluruh kebijakan pengelolaan pemerintahan, dirinya kerap diabaikan. Bahkan, tidak dilibatkan, termasuk dalam proses pengambil kebijakan dan keputusan.
“Contohnya seperti pembuatan Peraturan Bupati (Perbup) mengatur nilai besaran insentif petugas pajak atau Perbup mengatur pegawai P3K baru-baru ini. Atas kedua kebijakan itu, jangankan saya diminta pertimbangan, diajak ngomong saja tidak. Padahal, Bupati dan Wakil Bupati itu menjadi satu kesatuan dalam pemerintahan. Jadi kesabaran saya sudah cukup. Saya tegasnya hubungan saya dengan Pak Bupati tidak dalam kondisi baik-baik saja,” tegas Wabup Sidoarjo sekaligus Ketua DPC partai Gerindra Sidoarjo.
Sementara Ketua Dewan Penasehat Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo, Rahmat Muhajirin menilai sikap politik Fraksi Gerindra DPRD Sidoarjo yang menolak permintaan maaf Bupati Sidoarjo itu sudah tepat. Bahkan, hal itu sesuai garis kebijakan pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo.
“Kami juga memastikan sikap Fraksi Partai Gerindra solid, meski dalam sidang paripurna kemarin, tidak semua anggota hadir. Karena sebagian mereka
yang tidak hadir dalam sidang paripurna itu, ada yang sakit, beribadah haji dan ada acara keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. Kami juga sudah berkomunikasi dengan semua anggota Fraksi Partai Gerindra dan partai kami tetap solid sampai sekarang,” jelas RM (sapaan akrab Rahmad Muhajirin red)
Tidak cuma itu saja, lanjut Rahmat yang juga mantan anggota DPR RI periode 2019 sampai 2024 ini menghargai sikap politik yang diambil Fraksi Partai Gerindra DPRD Sidoarjo yang ‘melawan’ kebijakan dan sikap Bupati Sidoarjo. Hal ini semata karena menjaga marwah DPRD Kabupaten Sidoarjo.
“Sikap ini juga sebagai bukti Partai Gerindra tidak lagi berada di pemerintahan. Karena Bupati Sidoarjo sendiri yang sengaja meninggalkan Partai Gerindra,” terangnya.
Rahmat Muhajirin menyangkal sikap politik Fraksi Partai Gerindra DPRD Sidoarjo bersama mayoritas Fraksi lain di DPRD Sidoarjo yang menolak permintaan maaf Bupati Sidoarjo (Subandi) sebagai awal dari agenda politik yang lebih besar. Yakni pemakzulan Bupati Sidoarjo.
“Sikap politik Fraksi Partai Gerindra dalam konteks sekarang ini tidak ada tujuan untuk pemakzulan. Tapi, tidak tahun-tahun ke depan. Kita lihat saja nanti. Karena koalisi yang selama ini dibangun telah dikhianati,” jelas Rahmat Muhajirin.
.
Bola panas pernyataan Bupati Sidoarjo, Subandi soal tugas anggota DPRD Sidoarjo menghambur-hamburkan uang dan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Sidoarjo yang tidak sesuai dengan visi dan misi Bupati Sidoarjo rawan tersangkut masalah hukum belum selesai. Ini menyusul, para wakil rakyat ini justru mengajukan interupsi dan walk out dalam sidang paripurna yang awalnya sesuai absensi dihadiri sekitar 36 anggota DPRD Sidoarjo, Selasa (17/06/2025) sore.
Padahal, Bupati Sidoarjo Subandi sudah menyampaikan permintaan maaf kepada pimpinan dan anggota DPRD Sidoarjo dalam sidang Paripurna Jawaban Bupati Sidoarjo atas Pandangan Umum (PU) sejumlah fraksi yang ada di DPRD Sidoarjo dalam sidang paripurna itu. Para anggota dewan yang walk out itu, diduga menilai permintaan maaf Bupati Sidoarjo itu tidak tulus (ikhlas). Apalagi, tidak secara spesifik menyebutkan klarifikasi permohonan maaf atas dua pernyataan yang viral diupload di Media Sosial (Medsos) pada 19 Maret 2025 lalu.
Sontak rapat paripurna yang awalnya dinilai quorum, pada akhirnya saat Bupati Sidoarjo dan Ketua DPRD Sidoarjo sebelum mengakhiri Rapat Paripurna ini, hanya tinggal sekitar 13 – 15 anggota dewan yang duduk di kursinya masing-masing. Sisanya, sudah melaksanakan aksi Walk Out usai anggota Fraksi Partai Gerindra, Bambang Pujiono yang juga menjabat Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo meninggalkan ruang rapat itu setelah menyatakan keberatan dengan permintaan maaf Bupati Sidoarjo itu.
Dalam rapat Paripurna yang membahas Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPJ) APBD Tahun Anggaran 2024 yang dipimpin Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih didampingi Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Suyarno itu sempat tegang. Hal ini lantaran tidak hanya satu atau dua orang anggota DPRD Sidoarjo yang meninggalkan lokasi sidang. Namun mencapai puluhan hingga menyisakan belasan orang anggota DPRD saja, yang mengikuti rapat paripurna hingga selesai.
Selain itu, dalam rapat paripurna yang dihadiri hampir seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sidoarjo, Forkopimda dan organisasi vertikal di Kabupaten Sidoarjo ini, Bupati Sidoarjo hampir menjawab seluruh Pandangan Umum (PU) Fraksi di DPRD Sidoarjo.
Bahkan Bupati Sidoarjo, Subandi juga menyikapi tuntutan pemintaan maaf oleh enam fraksi, yakni Fraksi Partai Gerindra, PKB, PDI Perjuangan, PAN, Nasdem-Demokrat dan Fraksi PKS-PPP. Permintaan maaf ini, terkait kegaduhan yang dipicu statemen Bupati Sidoarjo yang pernah dimuat media online maupun cetak serta disebarluaskan di media sosial tanggal 19 Maret 2025 kemarin. Terutama soal statemen yang menyebutkan Pokir DPRD Sidoarjo yang tidak sesuai dengan visi dan misi Bupati Sidoarjo rawan mengarah korupsi. Selain itu, juga disebutkan Bupati dan Wakil Bupati bekerja untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), DPRD tugasnya menghambur – hamburkan uang. (NK)
