Sidoarjo//suaraglobal.co.id – Di tengah isu disharmoni yang terus mencuat antara Bupati Sidoarjo Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana, dan tensi politik yang makin memanas, partai Golkar Kabupaten Sidoarjo memilih untuk tidak turut campur dan mengambil posisi aman. Sikap politik ini ditegaskan sebagai upaya menjaga stabilitas pemerintahan daerah dan menghindari kegaduhan politik yang kontra produktif bagi pembangunan.
“Partai Golkar tidak memiliki kepentingan untuk ikut dalam dinamika internal pemerintahan, khususnya hubungan antara Bupati dan Wakil Bupati,” bunyi siaran pers DPD Partai Golkar Sidoarjo yang dirilis belum lama ini.
Golkar yang merupakan partai pengusung pasangan Subandi–Mimik saat Pilkada 2024, menyatakan hubungan baik tetap dijaga dengan keduanya. Namun, partai berlambang pohon beringin itu secara tegas menolak terseret dalam tarik-menarik kepentingan pribadi atau konflik internal yang kini mulai terbuka ke publik.
“Perbedaan pandangan dalam kepemimpinan eksekutif adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Kami percaya hal itu bisa diselesaikan secara bijak tanpa harus berdampak pada kinerja pemerintahan,” lanjut pernyataan tersebut.
Sikap netral Golkar juga dilandasi prinsip menjaga amanah rakyat. Partai ini justru menekankan pentingnya kembali fokus pada realisasi 14 Program Kerja Baik yang dulu dijanjikan Subandi–Mimik saat kampanye. Salah satu sorotan Golkar adalah perlunya grand design penanggulangan banjir yang konkret dan segera dipublikasikan ke publik.
“Kami tidak ingin masyarakat Sidoarjo terus dicekam kecemasan setiap kali musim hujan datang. Ini saatnya seluruh pihak kembali ke meja kerja, bukan saling berseberangan,” kata juru bicara Golkar Sidoarjo dalam keterangan tertulis.
Di tengah pusaran politik lokal, Golkar menegaskan bahwa koalisi utamanya adalah bersama rakyat, bukan sekadar kekuasaan. Karena itu, Golkar juga menginstruksikan Fraksi di DPRD untuk mengawal program-program prioritas daerah dan nasional, termasuk agenda besar Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Partai ini pun mengingatkan semua pemangku kepentingan agar menempatkan kepentingan rakyat di atas ego politik.
“Stabilitas dan kepastian jauh lebih penting dari gaduh politik. Rakyat butuh hasil kerja, bukan tontonan konflik,” pungkas siaran tersebut. (NK)
