Sidoarjo//suaraglobal.co.id – Situasi politik di Sidoarjo nampak semakin memanas pasca penolakan atas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bupati Sidoarjo tentang pelaksanaan APBD 2024.
Ketika tujuh partai politik, Gerindra, Golkar, PDI-P, PKS Nasdem, PAN dan PPP yang memiliki kursi di DPRD Sidoarjo membentuk Koalisi Sidoarjo Maju (KSM), PKB memutuskan mengambil sikap sendiri.
Partai yang memiliki jumlah kursi terbanyak di DPRD dengan 15 kursi tersebut akan memposisikan sebagai mitra kritis Pemerintah Daerah yang dipimpin Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana. Hal itu disampaikan Abdillah Nasih, Ketua DPC PKB Kabupaten Sidoarjo saat menggelar acara konferensi pers pada Kamis 17/7/2025 di kantor DPC PKB.
“Kemarin kami menerima LPJ 2024 karena pemerintahan yang berjalan tahun itu merupakan Kepala Daerah yang diusung PKB. Namun kita tetap memberikan sejumlah catatan yang tidak jauh berbeda dengan teman-teman fraksi lain,” jelas Abdillah Nasih, ketua DPC PKB Sidoarjo.
Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo tersebut mengaku tetap memahami sikap fraksi-fraksi lain yang menolak LJP tersebut. Abdillah Nasih menyebut, hal itu sebagai dinamika politik. sehingga perbedaan pendapat merupakan hal yang lumrah. Meskipun jalannya beda tetapi tujuannya sama.
“Menuju titik yang sama itu bisa menjadi jalannya berbeda. Dan itu tidak apa-apa,” tambahnya.
Persoalan LPJ APBD 2024 dirasa sudah selesai. Sekarang PKB menyatakan telah mengambil sikap sebagai mitra kritis pemerintah. Biarpun bersama KSM atau tidak, PKB menilai juga tidak ada masalah.
“Sekarang kondisinya sudah berbeda. Kami bukan partai pengusung. Sehingga kami nyatakan bahwa sikap kami adalah mitra kritis. Selama kebijakan berpihak kepada rakyat pasti kita dukung, tetapi sebaliknya ketika kebijakan atau programnya tidak sesuai, PKB akan kritis,” tegas politisi senior PKB tersebut.
Abdillah Nasih juga mencontohkan dalam pembahasan RPJMD 2025 – 2029, PKB juga mengkritisi program-program pemerintahan Subandi – Mimik agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat bukan hanya sekedar untuk kepentingan elektoral. Seperti program 100.000 lapangan kerja, beasiswa pendidikan, dan sejumlah program lainnya.
“Kita tegaskan bahwa program harus benar sesuai kebutuhan masyarakat. Bukan cuma program elektoral,” lanjut Ketua Fraksi PKB DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori
Kemudian PKB juga menyoal kegagalan Pemkab Sidoarjo dalam Porprov IX Jatim 2025, pihaknya langsung melakukan evaluasi dan merekomendasikan agar KONI Sidoarjo dievaluasi secara menyeluruh.
“Program 100.000 tenaga kerja, kita benar-benar kritisi agar teralisasi dengan baik, program Rp 500 juta per desa per tahun juga demikian, kita kritisi agar tidak sekadar menjadi program elektoral,” tegasnya.
Kemudian program rehabilitasi warung, pihaknya minta ditingkatkan anggarannya tetapi harus lebih selektif. Program beasiswa yang dirasa ambigu juga disorot karena menurutnya program tersebut lebih ke bantuan pendidikan, bukan beasiswa.
“Sebanyak 14 program pemerintahan Subandi – Mimik itu kami dorong agar benar-benar landing dengan baik. Namun untuk kritis itu kan tidak harus bergabung dalam koalisi secara formalitas begitu, kita bisa bersama-sama tetapi tetap independen, atau bisa juga punya sikap yang berbeda dengan sikap koalisi,” pungkas politisi asal kecamatan Tulangan tersebut. (NK)
