Kediri//suaraglobal.co.id – Puluhan massa yang tergabung dalam Rekan Indonesia Jawa Timur menggelar aksi damai di depan Kantor Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Selasa (19/8/2025) sekitar pukul 10.30 WIB. Aksi ini menyuarakan keresahan warga terhadap dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam proses rekrutmen Perangkat Desa serta carut-marut pelayanan publik.
Korlap aksi, Bagus Romadhon, menegaskan bahwa warga Mojo sudah lama muak dengan isu pungli dan gratifikasi yang mengiringi proses seleksi perangkat desa. Menurutnya, praktik itu tidak hanya merusak tatanan birokrasi, tetapi juga telah mencederai rasa keadilan publik.
“Kami mendesak Polda Jawa Timur segera menonaktifkan tiga kepala desa di Kecamatan Mojo yang sudah berstatus tersangka kasus KKN. Tidak cukup sampai di situ, seluruh kepala desa yang terlibat rekrutmen perangkat harus diperiksa secara transparan,” tegas Bagus lantang.
Tak hanya soal dugaan jual beli jabatan, Bagus juga menyoroti ketimpangan akses pelayanan publik. Ia menilai warga miskin masih sangat sulit memperoleh fasilitas kesehatan, terutama dalam pengurusan BPJS maupun Kartu Indonesia Sehat (KIS). Ironisnya, keluarga perangkat desa justru disebut dengan mudah mendapatkan fasilitas tersebut.
“Ini jelas tidak adil. Warga miskin dipersulit dalam mendapatkan hak kesehatan, sementara keluarga perangkat desa bisa dengan gampang menikmati fasilitas pemerintah. Rakyat kecil selalu jadi korban,” kecamnya.
Aksi sempat memanas ketika massa merasa diabaikan karena tak satupun pejabat kecamatan keluar menemui mereka. Sebagai bentuk protes keras, demonstran membakar ban di depan kantor kecamatan. Meski begitu, jalannya aksi tetap kondusif dengan pengamanan ketat dari aparat Bhabinkamtibmas dan Babinsa Mojo.
Bagus menegaskan, jika tuntutan mereka tidak direspons, aksi lanjutan akan digelar baik di tingkat Kabupaten Kediri maupun di Polda Jawa Timur.
Menutup orasinya, ia mengajak masyarakat desa agar berani bersuara melawan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh oknum perangkat.
“Ingat, perangkat desa itu digaji untuk melayani rakyat, bukan menindas atau mencari keuntungan pribadi. Jangan biarkan hak warga miskin diinjak-injak oleh segelintir orang yang rakus kekuasaan,” pungkasnya. Bersambung…
REPORTER : HERLAMBANG
