Yogyakarta // suaraglobal.co.id – Fenomena korupsi di berbagai sektor bukan hanya merugikan negara secara langsung, tetapi juga memicu efek domino yang berujung pada melambatnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya inflasi. Para pakar ekonomi menilai, kerugian akibat korupsi bukan semata-mata pada jumlah dana yang diselewengkan, melainkan pada rusaknya sistem distribusi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Ketika dana publik bocor akibat korupsi, infrastruktur terbengkalai, biaya produksi naik, dan pada akhirnya harga barang melonjak,” ujar seorang analis kebijakan ekonomi, Sabtu (28/9).
Dana Publik Bocor, Proyek Tersendat
Anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk membangun jalan, jembatan, atau layanan publik justru tersedot ke kantong pribadi. Proyek-proyek strategis menjadi lamban, kualitasnya buruk, dan biaya operasional perusahaan meningkat. Akibatnya, produk dan jasa yang dihasilkan lebih mahal.
Uang Tunai Ditimbun, Peredaran Uang Seret
Fenomena uang tunai hasil korupsi yang ditumpuk dalam brankas atau rumah pribadi juga menambah masalah. Uang yang tidak berputar di sektor produktif menyebabkan kelangkaan likuiditas di masyarakat, memperlemah daya beli, dan memperlambat laju ekonomi.
Kepercayaan Publik Terkikis, Rupiah Tertekan
Korupsi yang masif juga menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga keuangan. Masyarakat cenderung menimbun emas atau dolar sebagai lindung nilai, yang secara tidak langsung menekan nilai tukar rupiah. Harga barang impor pun ikut naik, menambah tekanan inflasi.
Efek Domino yang Nyata
Pakar ekonomi menyimpulkan, korupsi menciptakan efek domino: dana publik bocor → infrastruktur buruk → biaya produksi tinggi → inflasi. Pada saat yang sama, uang tunai yang “diam” di luar sistem perbankan membuat ekonomi kehilangan likuiditas, sehingga situasi terasa “uang makin sulit”.
“Banyak orang mengira inflasi hanya soal pencetakan uang atau kenaikan harga minyak dunia. Padahal korupsi adalah faktor domestik yang memperparahnya,” tegas sang analis.
Kesimpulannya, korupsi bukan sekadar masalah hukum, tetapi ancaman serius terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tanpa reformasi menyeluruh dan penguatan integritas, inflasi dan ketimpangan akan terus menghantui.
(Rangkuman dari berbagai sumber)
(Ss)
