Banyuwangi//suaraglobal.co.id — Dalam beberapa hari terakhir, tim GARDA SATU terus melakukan pendampingan terhadap para Pedagang Kaki Lima (PKL) di sepanjang Jalan Widuri, Kelurahan Banjarsari, yang terkena dampak kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Para pedagang diminta mengosongkan tempat mereka berdagang karena sepanjang jalan tersebut akan dibangun pagar pembatas.
Ketua Garda Satu, Nurhadi, bersama Sekretaris Garda Satu, Dedi, menyayangkan sikap Pemkab Banyuwangi yang dinilai arogan dan hanya memberi janji manis tanpa realisasi.
“Hari Kamis, 25 September 2025, saya dan tim sempat diundang oleh Pemda Banyuwangi yang saat itu diwakili oleh Asisten Pemerintahan, Pak Bram. Pertemuan juga dihadiri pihak kepolisian hingga kejaksaan untuk membahas nasib para PKL yang terdampak proyek pagar pembatas. Saat itu, Pak Bram dengan tegas berjanji akan memberikan solusi agar para PKL tetap bisa mencari nafkah. Awalnya, saya sangat mengapresiasi sikap beliau yang terdengar pro-PKL,” ujar Nurhadi.
Namun, lanjutnya, janji tersebut hanyalah “lagu lama”
“Ternyata tidak ada realisasi. Kalau meminjam istilah Presiden Prabowo, ini hanya omon-omon,” tambahnya.
Fakta di lapangan justru sebaliknya. Secara sepihak, Satpol PP mencopot banner bertuliskan ‘Pedagang Menolak Pindah’ tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Garda Satu pun mempertanyakan sikap Pemkab Banyuwangi.
“Ada apa dengan pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang saya cintai ini? Apakah tindakan ini untuk membungkam PKL dan tim Garda Satu ?” tegas Dedi.
Garda Satu menegaskan, kebijakan seharusnya pro-rakyat, bukan malah menyengsarakan rakyat kecil yang hanya ingin bertahan hidup.(Bunarwi)
