Kediri//suaraglobal.co.id – Ratusan massa dari dua organisasi masyarakat, Rekan Indonesia dan Swahira, menggelar aksi unjuk rasa di depan Pendopo Kabupaten Kediri, Kamis (11/9/2025). Mereka menuntut agar tiga perangkat desa yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum segera dinonaktifkan dari jabatannya.
Aksi yang dimulai sejak pagi itu berlangsung panas dan mendapat perhatian publik. Massa menilai, keberadaan para tersangka yang masih aktif menjalankan roda pemerintahan di desa masing-masing menunjukkan lemahnya komitmen Pemerintah Kabupaten Kediri dalam menegakkan aturan.
Aksi ini dipimpin langsung oleh Bagus Romadon, Ketua Rekan Indonesia, dan Arif Fatikunanda, Ketua Swahira. Dalam orasinya, keduanya secara tegas menyampaikan bahwa membiarkan perangkat desa berstatus tersangka tetap menjabat adalah bentuk pengabaian terhadap prinsip keadilan dan transparansi.
“Kami menolak dengan tegas keberadaan pejabat desa yang sudah ditetapkan sebagai tersangka namun masih dibiarkan aktif. Ini mencederai rasa keadilan dan merusak kepercayaan masyarakat,” tegas Bagus Romadon di hadapan massa aksi.
Situasi semakin memanas lantaran tidak ada satu pun pejabat dari Pemkab Kediri yang keluar untuk menemui para demonstran. Sikap diam ini justru memperkuat kecurigaan bahwa pemerintah daerah menutup mata terhadap dugaan pelanggaran hukum di tingkat desa.
Sorotan tajam juga datang dari kalangan media. Pimpinan Redaksi Krisnanewstv dalam pernyataannya menyayangkan sikap pasif Pemkab Kediri. Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya terbuka dan responsif terhadap suara masyarakat.
“Jangan sampai kejadian kericuhan seperti 30 Agustus lalu terulang kembali. Aksi massa yang diabaikan tanpa respon hanya akan memperbesar potensi konflik dan memperkeruh suasana. Pemkab Kediri wajib mendengar suara rakyat, bukan menutup mata,” ujarnya.
Massa aksi menyatakan akan terus mengawal kasus ini dan menolak segala bentuk kompromi terhadap dugaan pelanggaran hukum yang dinilai dibiarkan berlarut-larut oleh pihak berwenang.
Aparat kepolisian dikerahkan untuk mengawal jalannya aksi guna mengantisipasi gangguan keamanan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Kediri. Bersambung…
REPORTER : HERLAMBANG
