Sidoarjo//suaraglobal.co.id – Komitmen Kejaksaan Agung RI untuk melaksanakan pemberantasan korupsi sampai tingkat bawah mendapatkan dukungan penuh dari LSM LIRA Sidoarjo. Pesan dan juga ancaman dari Jaksa Agung kepada semua jajarannya di tingkat Kejaksaan Tinggi maupun tingkat Kejaksaan Negeri yang akan mengevaluasi posisi Kajari maupun Kajati yang tidak berhasil mengungkap kasus korupsi di masing masing wilayah hukumnya, telah memberikan motivasi bagi Kepala Kejaksaan di daerah untuk melakukan pemberantasan korupsi.
Keberhasilan Kejaksaan Agung dalam mengungkap berbagai kasus korupsi besar dengan kerugian negara mencapai ribuan triliun harus punya dampak dan semangat yang positif bagi kepala kejaksaan di daerah untuk lebih agresif dalam melakukan pemberantasan korupsi.
Disampaikan Bupati LSM LIRA Sidoarjo kaitannya dengan hal tersebut diatas seharusnya institusi di bawanya juga ikut bergerak cepat. Dia juga mengatakan bahwa LSM LIRA Sidoarjo siap mendukung dan memberikan support data kepada Kejaksaan Negeri Sidoarjo untuk mengungkap kasus korupsi di lingkungan pemerintah kabupaten Sidoarjo maupun sampai pemerintah yang paling bawah (Pemerintahan Desa red).
“Kami LSM Lira di tataran DPW jatim dan DPD sidoarjo khususnya siap bersinergi dengan Kejaksaan untuk melaksanakan tugas pemberantasan korupsi,” ujarnya. Winarno SH MHum, juga siap mensukseskan jargon Bupati Sidoarjo tentang komitmen antikorupsi dan menjadi kabupaten Sidoarjo bebas dari korupsi.
“Dan jika kita kaitkan dengan jargon Bupati terpilih di Sidoarjo ” Bersih anti korupsi.” Maka LSM LIRA Sidoarjo sangat siap ikut mensukseskan jargon tersebut. Jangan sampai menepuk air di dulang terpercik muka, sendiri,” tegasnya.
Beberapa waktu terakhir ini, Kejari Sidoarjo sudah banyak mengungkap kasus korupsi, dan dua hari kemarin penyidik pidana khusus Kejari Sidoarjo telah menahan Sekretaris Desa Jimbaran Kulon serta satu orang tersangka yang lain dalam dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 150 juta. selain memberikan apresiasi atas kinerja Kejaksaan Negeri Sidoarjo LSM LIRA Sidoarjo juga meminta agar kasus dugaan korupsi di Pemerintahan Daerah/ OPD juga diungkap secara serius oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo.
” Kami apresiasi kinerja Kejaksaan Negeri Sidoarjo dalam mengungkap berbagai kasus korupsi di Pemerintahan Desa. Tapi kita harapkan Kejaksaan Negeri Sidoarjo juga bergerak lebih intens dalam mengungkap kasus korupsi di lembaga pemerintahan di atasnya (eksekutif dan legislatif red) di kabupaten Sidoarjo. Saya melihat semua kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan Negeri Sidoarjo ini masih menyentuh pejabat di tingkat desa dan belum sampai kepada kasus dugaan korupsi yang terjadi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD/ Dinas red).” ungkapnya.
Bupati LSM LIRA Sidoarjo tersebut juga mengutip pernyataan Jaksa Agung, bahwa tidak mungkin di daerah tidak ada korupsi.
“Apakah menurut Kejari Sidoarjo di lingkungan OPD ” Atau dinas ” di pemerintahan Sidoarjo baik eksekutif, legislatif tidak terindikasi terjadi korupsi ? Saya kira mungkin belum saja, dan saatnya akan datang juga.” terang Winarno SH MHum.
Disampaikan Winarno SH MHum, mengungkap korupsi tidak semudah membalikkan telapak tangan, selain keterbatasan personil juga karena banyaknya laporan dari masyarakat kepada Kejaksaan Negeri Sidoarjo perlu penanganan dengan cermat dan ekstra hati- hati. Untuk itu LSM LIRA DPD sidoarjo siap bersinergi dengan APH khususnya Kejaksaaan Negeri Sidoarjo jika di perlukan.
” LSM LIRA siap bersinergi dan memberikan support data atau ikut investigasi, serta memberikan informasi terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pengguna anggaran di Pemerintahan Daerah Sidoarjo, dari hulu sampai hilir.” jelasnya.
Bupati LSM LIRA menjelaskan ada sekitar 1300 anggota LSM LIRA di sidoarjo bersama masyarakat siap menjadi garda terdepan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Sidoarjo.
“Kami LSM Lira dan NGO, beserta masyarakat sanggup menjadi backing dari segala backing untuk APH dalam menjalankan tugas penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi tanpa pandang bulu dan mengedepankan asas equality before the law (Persamaan di depan hukum),” terang Bupati LSM Lira DPD Sidoarjo. Winarno HD, ST, SH, MHum, yang sekaligus sebagai Penasihat Hukum DPW jatim
Jama’ah dzikir nurul waton al hambalangi.
Majlis dzikir yg didirikan oleh al mursyid Kh Suyuti Toha Banyuwangi atas restu Presiden Prabowo Subianto. (NK)
