Sidoarjo//suaraglobal.co.id – Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Glagaharum Kecamatan Porong oleh pelaksana operasional (Direktur) di duga penuh ketidakwajaran. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dinahkodai M Jaelani selaku pelaksana operasional (Direktur) tersebut tidak pernah menyampaikan laporan tahunan dalam forum Musyawarah Desa.
Dari sumber data yang didapat oleh suaraglobal.co.id, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Glagaharum Kecamatan Porong tersebut telah mendapatkan kucuran dana penyertaan modal dari pemerintah Desa Glagaharum sebesar Rp 810.000.000 ( delapan ratus sebelas juta rupiah) dimana pada tahun 2023 pemerintah desa Glagaharum mengucurkan dana penyertaan modal sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), pada tahun 2024 pemerintah desa Glagaharum juga mengucurkan dana penyertaan modal sebesar Rp 200.000.000 ( dua ratus juta rupiah) dan pada tahun ini pemerintah desa Glagaharum mengucurkan dana penyertaan modal sebesar Rp 410.000.000 ( empat ratus sepuluh juta rupiah).
Seperti diberitakan sebelumnya bahwa pelaksana operasional Direktur (BUMDes) Glagaharum, M Jaelani mengaku tidak pernah menyampaikan laporan tahunan dalam forum Musyawarah Desa. Dia juga mengatakan bahwa BUMDes Glagaharum tidak ada unit usahanya selain menyewakan stand yang dibangun pemdes pada tahun 2023 tersebut.
Sementara itu Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga mengaku tidak pernah menerima laporan dari pelaksana operasional (Direktur) BUMDes Glagaharum. Meskipun menurut M Ilyas, pihaknya sudah berulang kali menanyakan ke Direktur BUMDes tersebut namun tidak pernah digubris. M Ilyas, Ketua BPD Desa Glagaharum juga heran dan bertanya tanya kenapa kok tidak diberi laporan manajemen pengelolaan BUMDes Glagaharum.
“Kami berulang ulang minta laporan terkait manajemen BUMDES kami ,seperti apa ,namun tidak pernah di gubris ,apa sebabnya gerangan ?”, Terang M Ilyas saat dikonfirmasi media suaraglobal.co.id.
Lebih lanjut M Ilyas berjanji akan berusaha mendorong Direktur BUMDes untuk segera menjelaskan bagaimana manajemen pengelolaan dan laporannya. ” Nanti kami berusaha segera dan mendorong,” pungkasnya.
Dengan besarnya penyertaan modal yang digelontorkan pemerintah desa Glagaharum ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang mencapai Rp 811.000.000. sementara itu disisi lain Badan Usaha Milik Desa BUMDes yang di nahkodai oleh M Jaelani selaku pelaksana operasional (Direktur) tersebut belum pernah sekalipun memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli desa. Dan yang menjadi pertanyaan publik adalah bagaimana bisa BUMDes yang tidak punya Unit Usaha diberikan penyertaan modal dari pemerintah Desa Glagaharum sebesar itu. Publik pun berharap agar para pihak yang berwenang untuk segera turun tangan untuk melakukan penyelidikan atau audit terkait pengelolaan keuangan BUMDes Glagaharum.
Sementara itu Zainul Taufik, Sekretaris Desa Glagaharum tidak memberikan jawaban dari konfirmasi suaraglobal.co.id terkait penyertaan modal yang sudah dikucurkan ke Badan Usaha Milik Desa BUMDes dalam beberapa tahun terakhir. (NK)
