Sidoarjo//suaraglobal.co.id – Puluhan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Sidoarjo melakukan aksi demontrasi untuk evaluasi 100 hari pertama pemerintahan Bupati Sidoarjo Subandi dan Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo Mimik Idayana, aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sidoarjo melakukan aksi demo bertajuk “Catatan Hitam 100 Hari Kerja” di depan Pendopo Delta Wibawa, Selasa (03/06/2025).
Ketua HMI Cabang Sidoarjo, Dandi Amar Rizky B mengatakan janji-janji kampanye pasangan kepala daerah ini, masih jauh dari realisasi kondisi di lapangan. Bahkan, masih banyak persoalan mendasar yang dinilai belum tersentuh secara substansial.
“Memasuki 100 hari ini kinerja hanya soal seremoni. Kami menilai belum ada langkah konkret yang dirasakan langsung masyarakat, terutama soal banjir dan transparansi anggaran,” ungkap Dandi Amar Rizky B saat aksi.
Dalam aksi demo yang juga diwarnai coret-coret pagar pendopo dan membakar ban bekas tersebut, para aktivis HMI menuntut sembilan poin utama kelemahan kinerja pemerintahan Subandi – Mimik Idayana. Diantaranya soal penanganan banjir dinilai masih lemah, terutama di wilayah Kecamatan Waru, Taman, Tanggulangin dan Kecamatan Porong. Begitu juga soal transparansi anggaran dan ketertiban (partisipasi) masyarakat dalam perencanaan program kebijakan, minimnya transparansi program prioritas Termasuk, program 20.000 beasiswa belum dijelaskan secara rinci.
Selain itu, masih kurangnya keberpihakan terhadap pemuda dalam kebijakan, minimnya inovasi dan keberanian dalam penyelesaian substansi masalah publik.
“Termasuk evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga belum dilakukan secara terbuka. Kesannya semua hanya simbolis dan lebih dominan daripada capaian kinerja nyata di lapangan,” tambahnya.
Atas dasar sejumlah persoalan itu, HMI Cabang Sidoarjo menyampaikan sembilan tuntutan kepada pemerintah daerah. Diantaranya evaluasi transparan terhadap kinerja 100 hari, realisasi program secara konkret hingga penghentian politik transaksional dalam pengambilan kebijakan.
“Kami (HMI) menegaskan langkah ini bukan untuk menjatuhkan pemerintah, melainkan bentuk pengawasan agar program prioritas benar-benar memberi manfaat nyata bagi rakyat. Kritik ini, bentuk cinta terhadap daerah. Sidoarjo butuh perubahan yang nyata, bukan hanya janji-janji semata,” tegas Dandi.
Sementara menanggapi kritik itu, Bupati Sidoarjo Subandi yang langsung menemui para demonstran dan mengajak dialog para pengunjuk rasa serta telah menandatangani Pakta Integritas bersama HMI, sebagai bentuk komitmen moral dan politik dalam mengawal 14 program prioritas Kabupaten Sidoarjo.
“Apapun yang harus dilaksanakan kami akan melaksanakan. Karena tugas Kami untuk menata Sidoarjo,” tegas Subandi, Bupati Sidoarjo di hadapan para demonstran.
Dalam pakta integritas itu, pemerintah menyatakan kesiapan membuka informasi pelaksanaan program prioritas. Termasuk, memberikan ruang evaluasi bersama dan menerima kritik secara terbuka.
“Kami menyepakati prinsip transparansi, partisipasi dan keadilan sosial. Kelompok rentan dan pemuda akan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program itu, dengan ketentuan apabila ditemukan penyimpangan, maka mahasiswa berhak melakukan koreksi terbuka ke publik”, isi dokumen pakta integritas yang ditandatangani Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo.(NK)
