Tarutung//suaraglobal.co.id
Bupati Tapanuli Utara Dr.Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat S.Si. M.Si bersama Forkopimda, serta sejumlah Pimpinan Perangkat Daerah teknis menyambut kunjungan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos, M.M, yang meninjau langsung Hunian Sementara (Huntara), dan menyerahkan bantuan kepada warga terdampak bencana hidrometereologi di Kabupaten Tapanuli Utara, Jumat, 6/02/2026.
Peninjauan dipusatkan di Dusun Sibalanga, Kecamatan Adiankoting, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, dan merupakan rangkaian kegiatan pasca peresmian Hunian Sementara (Huntara), secara serentak yang sebelumnya telah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia bersama BNPB.
Dalam kunjungan tersebut, Kepala BNPB meninjau kondisi Huntara yang dibangun sebagai tempat tinggal sementara bagi warga terdampak bencana, guna memastikan kelayakan bangunan, keamanan, serta ketersediaan fasilitas dasar.
Pada kesempatan yang sama, BNPB juga menyerahkan bantuan logistik dan kebutuhan dasar kepada masyarakat.
Bupati Tapanuli Utara melaporkan bahwa, pendataan rumah terdampak bencana telah diverifikasi melalui mekanisme By Name By Address ( BNBA). Dari total 486 Unit rumah terdampak, sebanyak 258 Unit mengalami rusak berat, 39 Unit rusak sedang, dan 189 Unit rusak ringan.
Seluruh Dana tersebut, telah disampaikan kepada Pemerintah Pusat.
Untuk penanganan pasca bencana, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah membangun 103 Unit Huntap secara institusional (Onsite) serta 40Unit hunian sementara.
Sejak hari ini, tidak ada lagi masyarakat yang tinggal di pengungsian.
“Pemerintah Daerah terus berupaya memastikan seluruh warga terdampak, mendapatkan tempat tinggal yang layak. Bantuan Dana Tunggu Hunian, telah disalurkan kepada 112 rumah tangga, dan akan terus diusulkan bagi keluarga lainnya”ujar Bupati Tapanuli Utara.
Kepala BNPB mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, dalam penanganan darurat hingga pemulihan awal pasca bencana, juga menegaskan komitmen Pemerintah Pusat untuk terus mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak.
(edy)
