Jombang // suaraglobal.co.id — Ketidak adilan dalam kebijakan pemerintahan dinilai menjadi salah satu pemicu utama konflik sosial yang kian mengkhawatirkan. Berdasarkan catatan media daring nasional, sedikitnya 15 konflik besar tercatat melanda Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, dengan korban mencapai ribuan orang. Ironisnya, 11 dari konflik tersebut dipicu oleh ketidakadilan — baik dalam aspek sosial, politik, maupun ekonomi.
Aktivis senior asal Jombang, Gus Faiz, angkat bicara menyoal situasi serupa yang perlahan menggerogoti stabilitas sosial di Kabupaten Jombang. Ia menilai bahwa ketimpangan dan kebijakan yang tidak adil telah menciptakan jurang ketidak puasan di tengah masyarakat.
“Kata ‘adil’ secara eksplisit tercantum dalam dua sila Pancasila: sila kedua dan kelima — ‘Kemanusiaan yang adil dan beradab’ serta ‘Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’. Ini bukan hanya prinsip moral, melainkan mandat konstitusional,” tegasnya.
Gus Faiz menekankan bahwa keadilan adalah amanah kolektif yang wajib diperjuangkan oleh seluruh elemen masyarakat Jombang. Ia menyayangkan munculnya kebijakan-kebijakan daerah yang justru beraroma diskriminatif dan tidak merata dalam distribusi sumber daya, akses layanan publik, maupun perlakuan terhadap kelompok-kelompok tertentu.
“Ketika ketidakadilan menjadi pola dalam kebijakan, maka bukan hanya ketimpangan yang muncul, tetapi juga potensi ledakan konflik sosial. Rasa frustasi, ketidakpuasan, dan marjinalisasi akan tumbuh subur dalam ruang kosong partisipasi rakyat,” lanjutnya.
Lebih jauh, ia mengkritisi pola kepemimpinan yang cenderung eksklusif dan tidak partisipatif, yang kerap mengabaikan hak-hak dasar warga — baik secara politik maupun ekonomi.
“Ketidakadilan politik dan ekonomi, bahkan pelanggaran hak asasi manusia, menjadi bara dalam sekam. Pengingkaran terhadap hak berpendapat, pembatasan akses ekonomi, hingga lemahnya representasi rakyat dalam kebijakan publik adalah bibit-bibit konflik yang nyata,” pungkas Gus Faiz.
Situasi ini, menurutnya, menjadi alarm serius bagi Bupati Jombang dan jajaran pemerintahan daerah. Jika ketimpangan ini terus dibiarkan tanpa pembenahan yang adil, maka bukan tidak mungkin konflik horizontal akan kembali mencuat, mengancam kedamaian dan persatuan warga. Bersambung…
REPORTER : HERLAMBANG
