Sidoarjo//suaraglobal.co.id – Koalisi Sidoarjo Maju menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo tidak serius dalam menangani berbagai persoalan krusial daerah, terutama terkait banjir dan pengangguran. Sorotan itu disampaikan di kantor DPD partai Golkar usai rapat paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo saat membahas pertanggung jawaban Raperda APBD 2024 dalam deklarasi Koalisi Sidoarjo Maju.
Koalisi Sidoarjo Maju dari beberapa Partai politik yakni Golkar, PDI-P, Gerindra, NasDem, PKS, PAN dan PPP yang dikomandani Adam Rusydi yang juga Ketua DPD partai Golkar, menyebut penanganan banjir yang terus berulang tiap musim hujan menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah daerah.
“Kita lihat, banjir masih menjadi langganan warga di banyak titik. Ini menandakan penanganannya tidak sistematis dan tidak menjadi prioritas nyata,” terang Adam Rusydi, di kantor DPD partai Golkar Sidoarjo, Rabu (16/7/2025).
Selain itu, Koalisi juga menyoroti program prioritas Pemkab Sidoarjo dalam menciptakan 10.000 lapangan kerja baru. Menurut Adam, program tersebut minim kajian mendalam dan tidak disertai peta kebutuhan sektor tenaga kerja lokal.
“Program penciptaan 10.000 lapangan kerja itu hanya jargon politik. Tidak ada kajian akademis yang mendasari implementasinya,” jelasnya.
Ketua DPD partai Golkar Sidoarjo tersebut, juga menyinggung soal angka pengangguran terbuka Sidoarjo yang tergolong tinggi di Jawa Timur, yang menurutnya mencerminkan kegagalan strategi pembangunan ekonomi daerah.
Lebih jauh, Koalisi Sidoarjo Maju mengecam dugaan praktik korupsi dalam proses Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (SPMB) yang disebut-sebut terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
“Kami mendorong penegak hukum untuk serius mengusut praktik curang dalam SPMB. Ini mencederai prinsip keadilan dalam pendidikan,” tegasnya.
Isu pemerataan pendidikan dan pemenuhan hak rakyat juga menjadi sorotan tajam. Menurut Adam, masih banyak wilayah di Sidoarjo yang belum merasakan akses pendidikan dan layanan publik secara setara.
Selain itu, Koalisi juga mengacu pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang menunjukkan kesalahan penganggaran di hampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Koalisi Sidoarjo Maju menilai bahwa Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024 belum merepresentasikan capaian kinerja yang progresif, terukur, dan benar-benar berpihak pada kebutuhan riil masyarakat.
Koalisi menilai, masih tampak lemahnya konsistensi dalam perencanaan hingga pengawasan program, yang mengindikasikan belum hadirnya komitmen politik (political will) yang kuat dari pimpinan daerah. Dengan dasar tersebut diatas, Koalisi
Sidoarjo Maju menyatakan Tidak Menyetujui/ Menolak Raperda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024. (NK)
