Jombang // suaraglobal.co.id – Dalam diskusi bertajuk “Merawat Demokrasi Partisipatif di Lingkungan Pemkab Jombang”, Konsorsium Peduli Jombang melahirkan sejumlah catatan kritis yang mencerminkan kegelisahan publik terhadap arah kebijakan pemerintah daerah. Diskusi tersebut menyoroti tiga aspek utama : demokrasi politik, kondisi perekonomian, serta sistem pendidikan yang dinilai kian terperosok dalam logika kapitalisme.
Notulensi 1 : Demokrasi Harus Hidup, Bukan Sekadar Seremonial
Demokrasi politik semestinya bukan hanya slogan tanpa isi. Kekuasaan yang berasal dari rakyat, baik secara langsung maupun melalui wakilnya, menuntut adanya partisipasi publik dalam setiap pengambilan keputusan. Sayangnya, di Jombang, praktik demokrasi partisipatif masih jauh panggang dari api. Keterlibatan rakyat kerap dibatasi pada tahap seremonial, bukan dalam proses substantif perumusan kebijakan.
Informasi publik, termasuk pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), harus dapat diakses dengan mudah dan tanpa rekayasa. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi rujukan jelas bahwa rakyat berhak tahu bagaimana uang negara digunakan. Namun, realitas menunjukkan bahwa transparansi tersebut masih tersumbat oleh birokrasi yang tertutup dan minim akuntabilitas.
Notulensi 2 : Ekonomi Rakyat Terpuruk, Pemkab Dinilai Gagal Berperan
Situasi ekonomi di Jombang kini sedang tidak baik-baik saja. Semua kalangan mengakui bahwa perekonomian daerah berada di titik nadir. Kelas menengah bawah telah jatuh menjadi kelompok miskin baru, sementara pelaku usaha—baik kecil maupun besar—tercekik oleh kebutuhan likuiditas harian. Ini bukan keluhan kosong, tetapi sinyal bahaya bahwa pemerintah gagal hadir sebagai solusi.
Harapan publik tertumpu pada negara, karena hanya pemerintah yang memiliki infrastruktur dan kewenangan untuk menggerakkan roda ekonomi secara kolektif. Namun, Pemkab Jombang justru dinilai pasif, lamban dalam menyalurkan stimulus, serta minim inovasi dalam kebijakan ekonomi berbasis kerakyatan.
Notulensi 3 : Kapitalisme Pendidikan Ancam Keadilan Akses
Kritik tajam juga dilontarkan terhadap dunia pendidikan di Jombang yang dinilai telah terjebak dalam pusaran kapitalisme. Sistem pendidikan saat ini lebih menyerupai pasar, di mana lembaga pendidikan memprioritaskan keuntungan dibandingkan misi mulia mencerdaskan bangsa. Akibatnya, akses dan kualitas pendidikan menjadi sangat timpang.
Kondisi ini menimbulkan ketimpangan sosial dan menafikan prinsip keadilan. Pendidikan semestinya bukan komoditas, tetapi hak dasar setiap warga negara. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam mengatur dan mengawasi dunia pendidikan sangat mendesak. Jika tidak, maka pendidikan akan berubah menjadi alat reproduksi ketimpangan sosial dan ekonomi.
Catatan Akhir Diskusi :
Diskusi Konsorsium Peduli Jombang ini menyampaikan satu pesan penting : demokrasi partisipatif, ekonomi kerakyatan, dan pendidikan yang adil harus menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Jombang. Tanpa koreksi yang tajam dan perubahan nyata, arah pembangunan di Jombang hanya akan berpihak pada segelintir elite dan mengabaikan suara mayoritas rakyat.
REPORTER : HERLAMBANG
