Sidoarjo//suaraglobal.co.id – Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) dari Kementerian PU yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan air irigasi di tingkat usaha tani, serta melibatkan masyarakat petani dalam perbaikan dan rehabilitasi jaringan irigasi. Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya pembangunan saluran irigasi harus memenuhi Spesifikasi teknik konstruksi saluran irigasi seperti persyaratan detail mengenai bahan, metode pelaksanaan, standar kualitas, dan produk akhir yang harus dipenuhi dalam pembangunan atau perbaikan saluran irigasi untuk memastikan fungsionalitas, durabilitas, dan tujuan proyek tercapai. Persyaratan untuk material seperti beton dan batu, cara pelaksanaan pekerjaan galian dan pasangan batu.
Dalam melakukan pekerjaan penggalian harus sesuai dimensi yang ada pada gambar kerja dan pekerjaan pemasangan batu yang menggunakan pencampuran semen, pasir dan air untuk untuk menjadi mortar, kemudian digunakan untuk memasang batu juga harus sesuai standar nasional Indonesia. Sepertinya hal tersebut tidak dilakukan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Gapoktan Tani Makmur Desa Mlirip Rowo Kecamatan Tarik.
Dari pantauan media suaraglobal.co.id terlihat jelas pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan jaringan irigasi Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) yang dilaksanakan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Gapoktan Tani Makmur Desa Mlirip Rowo jauh dari pedoman pelaksanaan P3TGAI yang diatur dalam peraturan Menteri PU no 4 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan P3TGAI. Terdapat pemasang batu sepanjang 75 meter X 2 sisi bertumpu pada pondasi lama, serta tidak ada galian tanah untuk pondasi pada pasangan batu yang lain. Selain itu material pasir diganti dengan sertu yang tentunya tidak sesuai dengan spesifikasi material yang ditentukan.
Pelaksanaan pembangunan jaringan irigasi Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) di Desa Mlirip Rowo jauh dari spektek dan juga dikerjakan oleh pihak ketiga (diborongkan red), hal tersebut juga melanggar keputusan Menteri PU no 622 tahun 2025 diktum ke-lima.
Dari pengakuan beberapa pekerja di lokasi proyek yang banyak berasal dari luar daerah Sidoarjo dan sebagian dari luar Desa Mlirip Rowo. Ada yang berasal dari Surabaya, Tuban dan Kedung Bocok. Mereka juga menyampaikan bahwa mandor sedang tidak ada di lokasi.
” Mandor nya belum datang pak,” ujar salah satu pekerja.
Saat dilokasi proyek kami tidak bertemu satu pun pengurus P3A Gapoktan Tani Makmur Desa Mlirip Rowo dan juga tidak bertemu Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dari satker BBWS, yang seharusnya mendampingi pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan jaringan irigasi Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) ini. Dari sumber yang dihimpun media suaraglobal.co.id bahwasanya pekerjaan proyek pembangunan jaringan irigasi Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi P3TGAI di Desa Mlirip Rowo Kecamatan Tarik dikerjakan pihak yang diduga berperan membawa proposal pengajuan bantuan Program P3TGAI dengan mengatasnamakan Tim dari salah satu anggota DPR RI dapil Sidoarjo Surabaya.
Untuk dapat mendapatkan informasi tentang pengurus P3A Gapoktan Tani Makmur Desa Mlirip Rowo sebagai penanggung jawab pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), kami mendatangi kantor Desa Mlirip Rowo. Sesampainya di kantor Desa kami ditemui Sekretaris Desa Mlirip Rowo. Menurut keterangan dari Aris, Sekretaris Desa Mlirip Rowo, ketua P3A Gapoktan Tani Makmur bertempat tinggal di dusun Pajaran Utara atas nama Seger.
” Ketua P3A nya, Pak seger mas, Warga Dusun Pajaran Utara, Beliau tidak pegang handphone. Nanti akan saya sampaikan kondisi yang anda temukan di lokasi proyek pembangunan jaringan irigasi,” ucap Aris, Sekretaris Desa Mlirip Rowo. (NK)
