Sidoarjo//suaraglobal.co.id– Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sidoarjo menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Sidoarjo pada Senin (25/3). Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, mulai dari penyelesaian persoalan daerah hingga penolakan terhadap pengesahan UU TNI yang dinilai melahirkan dwifungsi TNI.
Dalam aksinya, para mahasiswa menggelar teatrikal di depan barikade polisi sebagai simbol protes. Aksi semakin memanas dengan pembakaran ban, pelemparan petasan, serta telur busuk ke gerbang gedung dewan. Sekitar pukul 15.00, massa mencoba menerobos masuk untuk berdialog langsung dengan anggota DPRD.
Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih dan beberapa anggota dewan akhirnya turun menemui para demonstran. Namun, suasana sempat memanas dengan adu argumen antara mahasiswa dan pimpinan dewan. Mereka mendesak agar diperbolehkan masuk guna menyampaikan secara langsung aspirasi mereka terkait UU TNI, infrastruktur, banjir, serta lapangan pekerjaan.
Pimpinan DPRD kabupaten Sidoarjo akhirnya mengajak para demonstran itu masuk dan berdialog di halaman depan gedung DPRD kabupaten Sidoarjo.
Korlap aksi, Bagus Adi Prayoga, menegaskan bahwa pihaknya akan menempuh jalur hukum untuk menolak UU TNI. “Kami juga menuntut DPRD Sidoarjo segera menyelesaikan masalah infrastruktur dan tenaga kerja di daerah,” ujarnya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Abdillah Nasih menyatakan bahwa DPRD siap menindaklanjuti isu-isu lokal yang disampaikan mahasiswa. Politik partai PKB itu juga berjanji untuk membuka ruang audiensi pada 8 April untuk membahas dan berdiskusi lebih lanjut berbagai permasalahan daerah.
Masih menurut ketua DPRD kabupaten Sidoarjo, terkait UU TNI, pihaknya menyarankan agar mahasiswa mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK), sebagai langkah konstitusional untuk melindungi supremasi sipil dalam tataran negara demokrasi. (NK)
