Yogyakarta/suaraglobal.co.id ~
Kedaulatan rakyat dan hak-hak yang diperjuangkan, sering kali berbenturan dengan kekuasaan dan aset negara yang diperebutkan.
Hal ini menyebabkan (ancaman) kegagalan demokrasi, karena kekuasaan yang seharusnya dipegang oleh rakyat, justru dikuasai oleh segelintir orang atau kelompok tertentu saja.
Penyebab kegagalan demokrasi, bisa ditengarai dengan terjadinya :
Kekuasaan tanpa batas, dimana penguasa tidak memiliki batasan kekuasaan, sehingga dapat berbuat semena-mena tanpa mempertanggungjawabkan keputusannya kepada rakyat.
Kurangnya partisipasi publik, oleh karena rakyat tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan penting sehingga suara mereka tidak didengar. Diabaikan atau bahkan dibungkam.
Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, berlarut larut terjadi, dimana telah banyak terbukti para penguasa menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, bukan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.
Ketidakadilan dan diskriminasi, masih terus menerus terjadi. Hak-hak rakyat tidak dilindungi sehingga terjadi ketidakadilan dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu.
Poin – poin penyebab kegagalan demokrasi tadi bisa kita simak bersama dengan menelusuri sumber – sumber berita di media massa, mengapa pada puncak – puncak perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang seharusnya memperlihatkan berbagai keberhasilan pembangunan dan pemajuan demokrasi setelah 80 Merdeka, justru malah terjadi kegaduhan dalam rentetan demonstrasi yang mengakibatkan benturan dan banyak yang menjadi korban ?
Tentu saja hal itu patut disayangkan. Tak seharusnya terjadi, jika menjunjung tinggi azas tujuan demokrasi.
Solusi untuk mengatasi kegagalan demokrasi, harus ada pengawasan dengan benar tentang pelaksanaan dari :
Pemisahan Kekuasaan, yang telah mengatur perihal pembagian kekuasaan menjadi tiga cabang kekuasaan yang independen, yaitu : legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Membuka pintu lebar – lebar untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan melalui pemilu, referendum, dan lain-lain.
Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola kekuasaan dan aset negara.
Penegakan Hukum secara adil dan tidak memihak. sehingga keadilan dan kesetaraan dapat terjamin .
Dalam sistem demokrasi, kedaulatan rakyat harus dijamin dan dilindungi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan mencegah kegagalan demokrasi.
Kita semua tahu ancaman kegagalan demokrasi itu, tapi untuk menanggulanginya diperlukan perjuangan orang – orang yang berjiwa negarawan dan berakhlak mulia yang mengabdikan dirinya untuk berbakti pada nusa dan bangsa, yang didukung oleh seluruh warga negara.
Semoga.
Penulis Tito Pangesthi Adji
