Sidoarjo//suaraglobal.co.id – Baru satu bulan dilantik menjadi Bupati Sidoarjo, H Subandi sudah harus menerima protes dan kritik dari elemen masyarakat sipil. Puluhan aktivis yang mengatas namakan Gerakan Sidoarjo Bersih (GSB) menggelar aksi demontrasi pada Senin 24/3/2025, yang menyoal dugaan KKN di lingkungan pemerintah daerah Sidoarjo.
Salah satu masalah yang dipersoalkan para demonstran itu adalah pengangkatan Mulyono Wijayanto sebagai dewan pengawas (Dewas) RSUD RT Notopuro Sidoarjo. Mulyono dinilai tidak memenuhi syarat kelayakan dan kompetensi. Selain itu pengangkatan bersangkutan diduga syarat KKN, pasalnya Mulyono tercatat sebagai ketua relawan Bupati terpilih pada Pilkada 2024 lalu.
“Semua tahu bahwa Mulyono yang saat ini menjabat Dewan pengawas RSUD RT Notopuro adalah orang dekat Bupati Subandi. Dia juga pernah menjadi ketua relawan pemenang Paslon Baik (Pasangan calon Subandi – Mimik red ). Dan hari ini kita minta DPRD bisa memintai keterangan Bupati atas dugaan KKN pada pengangkatan Mulyono.” terang Shubur koordinator aksi saat audensi di DPRD Sidoarjo.
Sebelumnya, puluhan massa aksi dari Gabungan Sidoarjo Bersih (GSB) ini menggelar orasi di kawasan monumen Jayandaru , lalu bergerak ke kantor kejaksaan negeri Sidoarjo dan terakhir menuju kantor DPRD kabupaten Sidoarjo.
Ketua DPRD kabupaten Sidoarjo Abdillah Nasih didampingi Wakil Ketua DPRD H Kayan SH dan H Usman anggota Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo.
Dalam kesempatan itu, perwakilan demonstran menerangkan beberapa hal yang menjadi alasan mereka melakukan aksi hari ini. Salah satunya dugaan KKN dalam pengangkatan Mulyono Wijayanto sebagai Dewas RSUD RT Notopuro, juga ada dugaan praktik bisnis laundry di rumah sakit yang di kelola bersangkutan.
“Kami minta di telisik dan diperiksa kekayaan Mulyono karena bisnis laundry nya masuk RSUD. Kita juga minta Pimpinan DPRD mencopot Mulyono sebagai Dewas RSUD karena tidak kompeten dan ada unsur KKN.” pinta Shubur.
Ketua DPRD Abdillah Nasih menyatakan akan segera mempelajari tuntutan perwakilan demonstran dan secara kelembagaan akan ditindaklanjuti oleh komisi yang membidani permasalahan tersebut.
“Untuk pengangkatan Dewas RSUD selama ini tidak ada keikutsertaan dewan untuk membahasnya , namun kontrol pengawasan adalah bagian dari tugas dewan.” terang Cak Nasih sapaan akrab Ketua DPRD Sidoarjo
“Terkait permasalahan hukum merupakan kewenangan penegakan hukum.” tambahnya.
Senada dengan Ketua DPRD, H Kayan SH selaku Wakil ketua menimpali. “Sebagai lembaga DPRD, memang sudah kewajiban kita menjaga kepercayaan masyarakat dalam setiap aduan. Maka, laporno (Laporkan/red) ini akan tindaklanjuti dengan memanggil OPD terkait untuk mencari solusi.” tegas politisi senior Partai Gerindra.
H Usman sebagai anggota Komisi yang membidangi kesehatan dan juga Ketua DPRD periode 2019 – 2024 juga memberikan masukan, bahwa pada prinsipnya Dewan welcome dan akan menindaklanjuti setiap aduan masyarakat. “Siapapun yang hadir di gedung rakyat untuk mengadu, maka dewan wajib menerima untuk selanjutnya pimpinan akan mendelegasikan ke komisi untuk pendalaman.” terangnya.
Termasuk masalah pengangkatan Mulyono Wijayanto sebagai Dewas RSUD, H Usman menyatakan akan dikaji sejauh mana aturannya.
“Kami tentunya akan mengkaji sejauh mana poin poin aturan dan mekanismenya.” kata politisi senior PKB tersebut. (NK)
