Sidoarjo//suaraglobal.co.id – Adanya dugaan intervensi terhadap penegakan hukum terkait penanganan kasus tindak pidana korupsi (pungli red) program PTSL di beberapa desa di wilayah Kabupaten Sidoarjo yang disampaikan fraksi PKB dalam sidang paripurna dengan agenda sidang pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024. Hal yang sama juga banyak diperbincangkan masyarakat Sidoarjo baik di warkop maupun komentar komentar di beberapa platform media sosial yang mengunggah tentang kasus dugaan korupsi.
Dugaan Kasus korupsi terbaru yang sedang ramai diperbincangkan masyarakat Sidoarjo adalah adanya operasi tangkap tangan yang dilakukan Tim Saber Pungli Satreskrim Polresta Sidoarjo pada 27/5/2025. Namun sudah setengah bulan pihak Polresta belum memberikan keterangan resmi prihal penanganan kasus tersebut. Banyak publik menilai adanya dugaan intervensi dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan perangkat desa di wilayah kecamatan Tulangan tersebut. Publik menilai dengan tidak adanya keterangan resmi dari Polresta Sidoarjo sampai hari ini, menimbulkan kecurigaan masyarakat dan berbagai spekulasi negatif terkait kinerja aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik satreskrim Polresta Sidoarjo.
Untuk itu publik meminta supaya Polresta Sidoarjo transparan dalam menangani kasus ini, agar tidak ada tudingan bahwa ada intervensi kekuasaan dalam penanganan kasus ini. Transparansi sangat penting dalam penegakan hukum, karena untuk memastikan proses hukum berjalan adil dan terbuka, sehingga dapat membangun kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian. Tanpa transparansi, proses hukum berpotensi disalahgunakan dan menimbulkan ketidakadilan, serta merusak kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian.
Ada beberapa alasan pentingnya transparansi dalam penegakan hukum: Membangun Kepercayaan Publik. Transparansi membuat masyarakat dapat melihat proses hukum secara terbuka, sehingga meningkatkan kepercayaan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan tidak diskriminatif. Mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dengan proses yang transparan, aparat penegak hukum lebih bertanggung jawab dan dapat menghindari penyalahgunaan wewenang.
Memastikan keadilan. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk mengawasi proses hukum, sehingga dapat mencegah terjadinya kesalahan atau penyelewengan yang dapat merugikan pihak yang bersangkutan. Meningkatkan akuntabilitas. Transparansi membuat setiap tindakan penegak hukum dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga meningkatkan akuntabilitas lembaga kepolisian.
Mendorong partisipasi masyarakat. Transparansi mendorong masyarakat untuk lebih pro aktif terlibat dalam proses penegakan hukum, misalnya dengan memberikan informasi atau melakukan pengawasan. Memperkuat tata kelola standar operasional prosedur yang baik. Transparansi merupakan bagian penting dari tata kelola prosedur yang baik. Penerapan transparansi dalam penegakan hukum. Memberikan informasi tentang proses penyidikan kepada masyarakat dan media.
Dengan demikian, transparansi dalam penegakan hukum sangat penting untuk menciptakan sistem hukum yang adil, efisien, dan mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian. (NK)
