Sidoarjo//suaraglobal.co.id – Berbagai permasalahan di kabupaten Sidoarjo yang tidak kunjung ada jalan keluar membuat aliansi mahasiswa merasa perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD). Mulai dari permasalahan banjir, jalan rusak, fasilitas pendidikan yang rusak sampai dugaan praktek suap dan pungli di lembaga pendidikan maupun di pemerintahan desa menjadi perhatian khusus harus segera diperbaiki.
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama’ Sidoarjo (Unusida) menggelar aksi unjukrasa didepan Kantor Bupati Sidoarjo, Senin (21/7/2025). Koordinator aksi, Rizal Idul Fitrianto mengatakan bahwa mereka menggelar aksi unjukrasa bertajuk ‘Sidoarjo Gagal Membaik’ di depan Kantor Bupati Sidoarjo, karena selama kepemimpinan H. Subandi-Hj. Mimik Idayana belum menunjukkan langkah konkrit dalam menyelesaikan persoalan yang ada.
“Kami menilai bahwa Bupati Sidoarjo belum menunjukkan langkah yang konkrit dan berani dalam menuntaskan persoalan birokrasi yang merugikan masyarakat kecil,” katanya. Untuk itu, Aliansi Mahasiswa Unusida meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo dalam hal ini Bupati dan Wabup Sidoarjo tidak lagi menutup mata atas setiap keluhan atau permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.
“Serta segera melakukan reformasi menyeluruh demi terwujudnya pemerintah yang bersih, efisien dan berpihak pada kepentingan rakyat. Bukan kepentingan pribadi,” tegasnya.
Presiden Mahasiswa Unusida, Burhannudin Rabbani menambahkan bahwa pihaknya akan terus mengawal dan melakukan kritik kepada Pemkab Sidoarjo dibawah kepemimpinan Bupati-Wakil Bupati Sidoarjo, H. Subandi-Hj. Mimik Idayana.
“Kami akan terus mengawal dan memastikan perubahan benar-benar terjadi,” tambahnya. Aksi yang dimulai pukul 13.00 wib itu, Aliansi Mahasiswa Unusida menyampaikan 7 tuntutan ke Pemkab Sidoarjo, diantanya menuntut Pemkab Sidoarjo serius memperhatikan dan menegakkan Peraturan Bupati (Perbup) Sidoarjo Nomor 39 tahun 2023, pasal 9 ayat 2.
Menuntut Pemkab Sidoarjo untuk menindak lanjuti sekolah-sekolah yang masih ada pungutan liar (pungli) berkedok infaq, baik di Sekolah Dasar Negeri (SDN) maupun Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN). Menuntut Pemkab Sidoarjo untuk segera mempunyai langkah yang komprehensif dalam menurunkan angka anak tidak sekolah, serta mengambil langkah konkrit dalam mewujudkan pemerataan sekolah negeri ramah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di seluruh wilayah kabupaten. Menuntut Pemkab Sidoarjo segera meneruskan pemerataan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkat Timur, dan segera menindak lanjuti beberapa titik yang menjadi langganan banjir. Menuntut Pemkab Sidoarjo untuk mempercepat perbaikan jalan kota yang bergelombang serta segera menyelesaikan dan meresmikan pembangunan frontage road Waru-Buduran demi mengurangi angka kemacetan. Menuntut Pemkab Sidoarjo memiliki langkah yang lebih komprehensif untuk menurunkan angka pengangguran di Kabupaten Sidoarjo demi mengurangi angka kemiskinan. Menuntut Pemkab Sidoarjo untuk membentuk, melibatkan masyarakat, mahasiswa di seluruh Kabupaten Sidoarjo untuk mengawal program berobat gratis.
Aksi aliansi mahasiswa Unusida ini tak lepas dari kondisi pemerintah daerah Sidoarjo yang tidak ada indikasi kongkret atas janji Bupati dan Wabup Sidoarjo untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dari korupsi. Dimana masih ada kasus suap dalam pelaksanaan penjaringan dan penyaringan perangkat desa di wilayah kecamatan Tulangan yang berhasil diungkap pihak kepolisian resort kota Sidoarjo, serta banyaknya keluhan masyarakat terkait pelaksanaan SPMB yang terindikasi terjadi KKN dan mahalnya biaya pendidikan di Sidoarjo. Selain itu komitmen pemerintah daerah dalam mengendap asas transparansi serta peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan juga menjadi catatan.(NK)
