Tarutung//suaraglobal.co.id
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara diwakili oleh Wakil Bupati Tapanuli Utara Dr. Deny Parlindungan Lumbantoruan, ST, M.Eng, menghadiri Kunjungan Kerja (Kanker) Tim Badan Legislatif (Baleg) DPR-RI, pertemuan bersama Tim Badan Legislatif yang diketuai oleh Martin Manurung, bertempat di Hotel Labersa, Balige Kabupaten Toba, Sabtu, 09/05/2026.
Kunjungan Kerja Badan Legislatif DPR-RI hari ini, terkait tindak lanjut pembahasan Rencana Undang Undang Masyarakat Hutan Adat (MHA), sebagai salah satu langkah penting menghadirkan keadilan, pengakuan, dan perlindungan bagi masyarakat adat di Indonesia termasuk kawasan Danau Toba. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Tapanuli Utara menyampaikan bahwa ada keterbatasan antara pemahaman masyarakat dengan produk-produk hukum telah terbit dimana masyarakat berpikir ketika sudah terbit Surat Keputusan (SK menganggap semua mereka bisa Kelola.
“Ternyata yang bisa dilakukan itu adalah mengoptimalkan potensi hutan itu diluar kayu dan masih ada beberapa tahapan lagi yang perlu ditindak lanjuti sebagai petunjuk teknis pelaksanaan, dan butuh diadakan pertemuan lanjutan untuk membantu Masyarakat Hutan Adat, ini agar memahami apa yang dapat dikelola dari hutan tersebut” jelas Wakil Bupati Tapanuli Utara.
“Selanjutnya, hendaknya dalam Undang-undang tersebut nantinya juga diatur kan terkait lanjutan pengelolaan lahan tersebut termasuk pengelolaan lahan tersebut, termasuk pengelolaan lingkungan hidup”.
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, siap mendukung perwujudan Undang -undang terkait MHA ini” sebut Wakil Bupati Tapanuli Utara mengakhiri kata sambutannya.
Kegiatan ini dihadiri, Wakil Menteri Bappenas, Febrian Alpyanto Ruddyard, Pdt. Dr. Victor Tinambunan MST (Ephorus HKBP), juga Kepala Daerah Kawasan Danau Toba, Perangkat Daerah terkait, Tokoh Agama serta Tokoh Masyarakat.
(edy)
