Sidoarjo//suaraglobal.co.id – Satu tahun pemerintah Subandi Mimik dihiasi dengan berbagai isu, mulai dari isu disharmoni hubungan Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana sampai isu adanya campur tangan (intervensi) dari pihak ketiga dalam pemerintahan Subandi Mimik. Menanggapi isu miring mengenai adanya “tangan tersembunyi” atau intervensi pihak ketiga dalam roda Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo akhirnya terjawab. Politisi senior sekaligus Ketua Dewan Pembina DPC Partai Gerindra Sidoarjo, H Rahmat Muhajirin (RM), secara tegas menepis anggapan dirinya mencampuri kebijakan pasangan Bupati H Subandi dan Wakil Bupati Hj Mimik Idayana yang sudah berjalan satu tahun Lebih sebulan ini.
Pernyataan itu, disampaikan RM dalam suasana hangat acara buka puasa bersama sekitar 85 awak media di Rumah Dinas (Rumdin) Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo, Jumat (13/03/2026) sore. Mantan Anggota Komisi III DPR-RI ini mengklarifikasi keterlibatannya selama ini bukanlah bentuk campur tangan urusan teknis. Melainkan wujud tanggung jawab moral dan politik dari Partai Gerindra sebagai partai pengusung untuk selalu mengawal agar roda pemerintahan Subandi Mimik berjalan dengan Baik dan akuntabel serta tidak menabrak aturan perundang-undangan.
“Partai Gerindra sebagai pengusung utama punya tanggung jawab moral untuk memastikan pemerintahan Sidoarjo berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi ini bukan soal intervensi, tetapi sebagai proteksi hukum. Pasangan Subandi-Mimik adalah representasi Partai Gerindra. Saya memiliki tanggung jawab kepada masyarakat pemilih dan partai untuk memastikan pemerintahan berjalan sesuai visi dan misi,” ujar Rahmat Muhajirin di hadapan awak media
Oleh sebab itu, berbekal pengalaman di Komisi II dan III DPR RI, Rahmat Muhajirin menyoroti kebijakan yang dinilai berisiko menabrak sejumlah peraturan. Ia mengaku hanya ingin memastikan struktur tata kelola pemerintahan tetap baik dan sesuai regulasi yang ada. Sehingga pengalaman pahit Kepala Daerah sebelumnya tidak terjadi lagi.
“Saya tidak ingin sejarah kelam para pemimpin Sidoarjo sebelumnya kembali terulang. Saya tidak ingin Bupati dan Wakil Bupati kita tersandung kasus hukum lagi. Kritik dan masukan yang saya berikan sebagai bentuk proteksi agar kepemimpinan ini, tetap berada di jalur hukum yang benar,” jelas Rahmad Muhajirin.
Lebih lanjut, melalui pertemuan ini Rahmat Muhajirin berharap media dapat menjadi jembatan informasi yang objektif dan menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat. Ia menegaskan setiap masukan yang diberikan semata-mata demi kebaikan tata kelola pemerintahan di Sidoarjo.
“Kami hanya berharap agar semua terhindar dari potensi masalah hukum di masa depan dan yang akan datang. Makanya banyak Peraturan Bupati (Perbup) yang berlawanan dengan berbagai peraturan di atasnya seperti undang undang, Peraturan Menteri (Permen) maupun Peraturan Pemerintah (PP) juga harus dievaluasi dan diperbaiki. Karena faktanya banyak Perbup yang berlawanan dengan peraturan di atasnya,” terangnya.
Selain sambutan Wakil Bupati dan penjelasan dari Rahmat Muhajirin selalu Ketua Dewan pembina partai Gerindra, acara buka bersama ini ditutup dengan diskusi santai, mempertegas sinergi antara tokoh politik, pemerintah dan awak media dalam membangun Sidoarjo yang lebih baik dan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. (NK)
