Sidoarjo//suaraglobal.co.id – Musyawarah Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sidoarjo, digelar di Fave Hotel, Sabtu malam,4/4/2026. Empat nama Kader partai di usulkan ke DPP partai PKB untuk menjadi calon Ketua DPC PKB Sidoarjo. H Usman (Ketua DPRD 2019-2024), H Abdillah Nasih (Ketua DPRD), H Rizza Al Faizin (Ketua Komisi A) dan Ibnu Azzar Firdaus (pengurus DPW PKB Jatim). Tidak ada nama Bupati Sidoarjo dalam daftar nama yang di usulkan forum musyawarah cabang (muscab) Partai PKB malam tadi.
Beberapa minggu sebelum gelaran Muscab PKB, wacana Subandi sebagai kandidat calon Ketua PKB Sidoarjo ramai diperbincangkan, bahkan sempat mendapat penolakan keras dari sebagian besar pengurus DPAC maupun Organisasi sayap partai PKB. Adapun alasan kuat penolakan sebagian besar pengurus DPAC maupun Organisasi sayap partai PKB, karena Mereka memiliki Subandi sebagai sosok yang pernah merendahkan Marwah partai saat pencalonan dirinya sebagai Bupati Sidoarjo lewat partai lain. Mereka juga menilai bahwa Subandi sebagai ” penghianat” organisasi.
Keputusan musyawarah Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang tidak memasukkan nama Bupati Subandi sebagai kandidat Calon Ketua DPC PKB Sidoarjo tentunya mempunyai pertimbangan yang sangat matang. Salah satu poin penting yang menjadi alasan forum untuk tidak mengusulkan Subandi ke DPP PKB adalah adanya potensi resistensi internal dan beban masalah bagi PKB di kemudian hari. Seperti diketahui berbagai kontroversi yang dilakukan dan dijalani oleh Bupati Subandi pada satu tahun kepemimpinannya sebagai Bupati Sidoarjo. Dari perselisihan antara dirinya (Bupati Subandi red) dengan Wakil Bupati, kasus hukum yang menyeret namanya dan sedang di proses Bareskrim Polri, sampai kontroversi kebohongan Dia dalam acara buka puasa bersama ala Bollywood yang mendapat kecaman dari masyarakat luas.
Seperti yang disampaikan oleh Hasanuddin Wahid, Sekretaris Jendral DPP PKB di sela pembukaan acara musyawarah Cabang (muscab) Partai Kebangkitan Bangsa, 4/4/2026, yang menegaskan satu poin penting mengenai integritas dan beban kerja, bahwa calon Ketua DPC PKB Sidoarjo adalah “Pengurus yang mengurusi ” dan bukan ” pengurus yang jadi urusan”.
” DPP PKB mencari sosok yang benar-benar mau mengurus partai dan mengurus kepentingan masyarakat Sidoarjo. Kami selalu memperingatkan agar tidak memilih calon yang justru nantinya menjadi beban atau masalah bagi internal Partai Kebangkitan Bangsa maupun daerah ( menjadi” urusan ” di Sidoarjo)”, tegas Sekjen DPP PKB yang juga anggota DPR RI.
Sedangkan mekanisme seleksi untuk menjadi Ketua DPC, kata Hasanudin harus melalui Uji Kelayakan Akademis dan Rekam Jejak. Proses ini,
untuk memastikan kualitas dan kapabilitas calon pemimpin pemimpin. DPP PKB menerapkan serangkaian tes formal yang melibatkan pihak eksternal dan profesional.
“Diantaranya soal uji akademis. Nanti PKB bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk melakukan tes psikologi, tes PPA dan berbagai ujian rasional-ilmiah lainnya. Kemudian ada
UKK (Uji Kepatutan dan Kelayakan). Seluruh kandidat akan dibawa ke DPP PKB untuk diwawancarai langsung untuk membedah visi, misi dan target mereka ke depan selama memimpin PKB Sidoarjo. Serta akan ada audit rekam jejak bakal calon. Karena DPP dan DPW PKB memiliki catatan lengkap mengenai rekam jejak personal para calon. Termasuk, kemampuan lobi dan gaya kepemimpinan mereka (apakah tipe pemimpin di belakang meja atau di tengah masyarakat),” pungkasnya. (NK)
