Tarutung//suaraglobal.co.id
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, berkomitmen penuh untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan berkelanjutan di seluruh Wilayah Bumi Bonapasogit (kampung halaman), dan siap bersinergi dengan BPJS Kesehatan. Langkah strategis ini dibahas secara mendalam dalam Rapat Forum Komunikasi Universal Health Coverage (UHC) serta Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja sama Fasilitas Kesehatan Tingkat Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2026, yang digelar di Aula Mini Kantor Bupati Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, Tarutung, Rabu, 10/06/2026.
Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr Deni Parlindungan Lumbantoruan, ST, M.Eng, didampingi Sekretaris Daerah, Henry M.M. Sitompul, M.Si, Staf Ahli Bupati Tapanuli Utara, Bonggas Pasaribu, serta Kepala Dinas Kesehatan Ganda Nainggolan. Dari pihak jajaran BPJS Kesehatan, hadir Kepala Cabang Sibolga, Nur Eva Parindury, Kepala Kantor Tapanuli Utara, bersama Pimpinan Perangkat Daerah teknis, jajaran RSUD Tarutung serta seluruh Kepala Puskesmas se-Tapanuli Utara.
Wakil Bupati Tapanuli Utara dalam arahannya memberikan apresiasi tinggi terhadap dedikasi jajaran BPJS Kesehatan yang secara detail memetakan tantangan layanan. Wakil Bupati Tapanuli Utara menegaskan bahwa pencapaian UHC bulan sekedar mengejar pemenuhan target angka kepesertaan diatas kertas, melainkan esensinya adalah memastikan masyarakat memperoleh hak pelayanan medis berkualitas tanpa mengalami kendala finansial.
“Kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat sekaligus indikator vital keberhasilan Pembangunan Daerah”
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara baru baru ini telah mengumpulkan para tenaga medis dan dokter untuk merumuskan formulasi agar pelayanan kesehatan tidak menumpuk di pusat kota. Kita harus memastikan pelayanan merata hingga ke daerah daerah ujung seperti Parmonangan, Muara, Adiankoting, Pangaribuan, Garoga, hingga Simangumban. Di wilayah perbatasan tersebut harus ditempatkan tenaga dokter yang siaga, bukan hanya bidan atau perawat” tegas Wakil Bupati Tapanuli Utara
Menyikapi dinamika dilapangan terkait kepesertaan, Wakil Bupati Tapanuli Utara menyoroti tantangan perilaku sosiologis masyarakat yang kerapkali baru mengurus atau mengaktifkan kartu BPJS saat dalam kondisi darurat medis, seperti jelang persalinan atau pasca kecelakaan. Kondisi tersebut seringkali memicu hambatan administrasi akibat adanya masa jeda aktivasi.
“Untuk mengantisipasi hal ini, saya instruksikan Dinas Kesehatan dan seluruh jajaran UPT Puskesmas serta bidan desa agar bersikap proaktif.
Lakukan pendataan dini, ketuk pintu rumah warga, tanyakan status asuransi
mereka, khususnya bagi ibu hamil dan warga rentan. Kita manfaatkan setiap kunjungan kerja sosial dan ibadah Minggu di gereja untuk terus mengedukasi warga agar sadar, dan mandiri terhadap proteksi jaminan kesehatan mereka” ujar Wakil Bupati.
Disektor penguatan fasilitas, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengarahkan agar Puskesmas mampu meningkatkan fungsi penanganan secara optimal laksana sistem General Practice (GP) dinegara maju, sehingga menjadi fasilitas utama yang mampu memberikan ketenangan psiologis bagi kesembuhan pasien tanpa harus terburu buru dirujuk ke Rumah Sakit, tambah Wakil Bupati
Sebagai langkah teknis geografis, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara akan mengoptimalkan sejumlah Puskesmas strategis di wilayah hubungan seperti Sarulla, Pangaribuan, Garoga untuk ditingkatkan fasilitas kedaruratannya.
Hal ini bertujuan agar masyarakat dari wilayah terpencil dapat segera tertangani secara medis tanpa harus menempuh perjalanan jauh menuju Ibu Kota Kabupaten di Tarutung.
Dalam forum tersebut, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Sibolga, Nur Eva Parindury memaparkan dua agenda prioritas utama strategis nasional, yaitu implementasi strategi penguatan rekrutmen cakupan dan keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta penguatan Fasilitas Kesehatan Tingkat
