Kediri // suaraglobal.co.id – Dugaan kekerasan terhadap siswa di SMPN 1 Ngasem Kediri memasuki babak krusial. Di satu sisi, pihak sekolah kompak membantah. Di sisi lain, pengakuan siswa serta sikap keluarga justru memunculkan pertanyaan baru : benarkah tidak terjadi apa-apa, atau ada upaya meredam persoalan…?
Konfirmasi yang dilakukan Tim Awak Media pada Senin (6/4/2026) menghadirkan bantahan tegas dari guru berinisial H, sosok yang disebut dalam laporan.
“Saya tidak pernah melakukan tindakan itu,” ujarnya singkat.
Pernyataan tersebut diperkuat oleh kepala sekolah yang menyatakan keyakinannya bahwa tuduhan tidak berdasar.
“Saya yakin yang bersangkutan tidak melakukan seperti yang dituduhkan,” katanya.
Namun, narasi berbeda datang dari siswa berinisial D. Ia mengaku mengalami pemukulan hingga tiga kali sejak awal semester. Pengakuan ini bukan hanya disampaikan sekali, tetapi konsisten kepada keluarga, bahkan dikaitkan dengan kondisi psikologisnya yang disebut terganggu.
D disebut merasa tertekan, malu, dan akhirnya memilih keluar dari sekolah, sebuah keputusan yang, dalam banyak kasus, sering menjadi indikator adanya persoalan serius yang tidak terselesaikan di lingkungan pendidikan.
Ketegangan semakin meningkat setelah muncul fakta kunjungan pihak sekolah ke rumah keluarga pada Selasa (7/4/2026). Wali kelas dan guru bimbingan konseling disebut datang membawa dokumen yang menyatakan bahwa kepindahan D tidak berkaitan dengan kekerasan maupun perundungan.
Langkah Ini Justru Memantik Kecurigaan.
Mengapa pernyataan tertulis perlu dibuat…?
Mengapa harus ditandatangani keluarga…?
Dan mengapa dilakukan setelah kasus mencuat…?
Keluarga menolak menandatangani dokumen tersebut.
“Kalau memang tidak ada apa-apa, kenapa kami diminta tanda tangan?” ujar orang tua D.
Penolakan ini menjadi titik penting. Dalam perspektif investigatif, situasi ini membuka kemungkinan adanya upaya “pengkondisian” narasi, meski hal tersebut masih perlu dibuktikan lebih lanjut.
Hingga saat ini, belum ada penjelasan terbuka dari pihak sekolah terkait tujuan spesifik dokumen tersebut, termasuk apakah itu merupakan prosedur standar atau langkah situasional.
Di tengah simpang siur ini, keluarga memilih membawa persoalan ke ranah hukum. Tim Kuasa Hukum telah ditunjuk, menandakan kasus ini tidak lagi berhenti pada klarifikasi internal.
Dukungan eksternal pun mulai mengalir. Aktivis Arif Fakunanda menyatakan siap mengawal kasus hingga tuntas, bahkan membuka kemungkinan aksi tekanan publik.
“Ini bukan sekadar soal sekolah. Ini soal perlindungan anak dan tanggung jawab,” tegasnya.
Kasus ini kini bergeser dari sekadar dugaan menjadi ujian transparansi. Bukan hanya bagi pihak sekolah, tetapi juga bagi sistem pendidikan dalam merespons laporan sensitif yang melibatkan anak di bawah umur.
Apakah ini murni kesalahpahaman…?
Ataukah ada fakta yang belum terungkap…?
Jawabannya bergantung pada sejauh mana proses klarifikasi dilakukan secara terbuka, independen, dan akuntabel.
Publik menunggu, bukan sekadar bantahan, tetapi pembuktian.
REPORTER : HERLAMBANG
