Jakarta // suaraglobal.co.id/kurang-dari-tiga-bulan-3-bupati-jateng-terjaring-operasi-tangkap-tangan-komisi-pemberantasan-korupsi
Memasuki triwulan pertama 2026, masyarakat dikejutkan dengan berita menggemparkan terkait OTT KPK yang menangkap Tiga Bupati di Jawa Tengah secara berantai sepanjang Januari-Maret 2026.
Ketiga Kepala Daerah termaksud adalah Bupati Pati, Pekalongan dan Cilacap. Masing – masing terjaring dalam operasi tangkap tangan [OTT] dalam kasus berbeda.
Bupati Pati Sudewo ditangkap KPK pada Senin, 19 Januari 2026, di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Sudewo terjaring OTT kasus dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa.
Dalam perkembangannya, dia juga ditetapkan sebagai tersangka kasus suap proyek pembangunan/pemeliharaan jalur kereta api, dengan barang bukti uang miliaran rupiah.
Bupati kedua yang ditangkap KPK adalah Bupati Pekalongan Fadia Arafiq yang diamankan KPK pada Selasa, 3 Maret 2026 dini hari di Semarang.
Fadia ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa outsourcing di Pemkab Pekalongan.
Kasus ketiga penangkapan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, Jumat [13/3/2026].
Syamsul terjaring OTT KPK dalam dugaan suap proyek.
Kasus ini masih dalam penyelidikan KPK.
Disisi lain, penangkapan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman tentu menjadi pukulan baru bagi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.
Karena baru beberapa hari sebelumnya, Luthfi berharap, penangkapan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq sebagai kejadian terakhir. Jangan terjadi lagi.
Ia meminta para kepala daerah di Jateng menciptakan birokasi yang bersih dan good government.
~”Jangan sampai ada kejadian ketiga kalinya kepala daerah di Jateng ditangkap KPK.”, tandas Gubernur Luthfi mewanti-wanti para bupati
~”Pemerintah daerah harus mengutamakan transparansi dan akuntabilitas publik agar tidak melanggar hukum.
Dan, jangan sekali-kali menyalahkan gunakan wewenang,” kata Luthfi selepas rapat koordinasi Menjaga Kondusifitas Wilayah Jawa Tengah menyambut Hari Raya Idul Fitri 2026 di Gedung Grahadika Bhakti Praja, Kota Semarang, Senin [9/3/2026]
Sementara, Sekretaris Daerah [Sekda] Jawa Tengah Sumarno mengatakan, gubernur Jateng tak henti-hentinya mengingatkan kepala daerah untuk menjaga integritas.
Hanya saja, menurutnya, Pemprov Jateng tidak sepenuhnya bisa memantau aktivitas para kepala daerah.
~” Maka, ayo kita bangun integritas bersama, kita semua punya tanggung jawab dan amanah,” kata Sumarno Jumat (13/3/2026)
Menurut Sumarno, kesadaran dan integritas para kepala daerah menjadi kunci agar seperti itu tak terjadi lagi.
[tpa-suaraglobal]
